Bermimpi

JEJAK KEMERDEKAAN RI SEJAK PROKLAMASI

Sejarah singkat proklamasi

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (Jumat, 17 Agustus 1945 M atau 17 Ramadan 1365 H) dibacakan oleh Ir. Soekarno yang didampingi oleh Drs. Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur 56, Cikini, Jakarta Pusat. 

Tanggal 6 Agustus 1945

 2 bom atom dijatuhkan ke dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Ini menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

Tanggal 7 Agustus 1945

BPUPKI berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Tanggal 9 Agustus 1945

 Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus.

Tanggal 10 Agustus 1945

Sementara itu, di Indonesia, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Syahrir memberitahu penyair Chairil Anwar tentang dijatuhkannya bom atom di Nagasaki dan bahwa Jepang telah menerima ultimatum dari Sekutu untuk menyerah. Syahrir mengetahui hal itu melalui siaran radio luar negeri, yang ketika itu terlarang. Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda terutama para pendukung Syahrir.

Tanggal 11 Agustus 1945

 Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan dalam beberapa hari.

Tanggal 14 Agustus 1945

Saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat (250 km di sebelah timur laut dari Saigon), Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu busuk Jepang, karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada Sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro dengan Jepang. Hatta menceritakan kepada Sjahrir tentang hasil pertemuan di Dalat.

Sementara itu Syahrir menyiapkan pengikutnya yang bakal berdemonstrasi dan bahkan mungkin harus siap menghadapi bala tentara Jepang dalam hal mereka akan menggunakan kekerasan. Syahrir telah menyusun teks proklamasi dan telah dikirimkan ke seluruh Jawa untuk dicetak dan dibagi-bagikan. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap, Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Tanggal 15 Agustus 1945 

Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang (Gunsei) untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein (Medan Merdeka). Tapi kantor tersebut kosong.

Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Maeda, di Jalan Imam Bonjol. Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pukul 10 malam 16 Agustus keesokan harinya di kantor Jalan Pejambon No 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan UUD yang sehari sebelumnya telah disiapkan Hatta.

Tanggal 16 Agustus 1945

 Gejolak tekanan yang menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pengikut Syahrir. Pada siang hari mereka berkumpul di rumah Hatta, dan sekitar pukul 10 malam di rumah Soekarno. Sekitar 15 pemuda menuntut Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan melalui radio, disusul pengambilalihan kekuasaan. Mereka juga menolak rencana PPKI untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 16 Agustus.

Peristiwa Rengasdengklok

Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengasdengklok. Para pemuda pejuang, termasuk Chaerul Saleh, yang tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran, dan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945 mereka menculik Soekarno (bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan) dan Hatta, dan membawanya ke Rengasdengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengasdengklok. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apa pun risikonya.

Pertemuan Soekarno/Hatta dengan Jenderal Yamamoto

Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, bertemu dengan Jenderal Yamamoto dan bermalam di kediaman wakil Admiral Maeda Tadashi. Dari komunikasi antara Hatta dan tangan kanan komandan Jepang di Jawa ini, Soekarno dan Hatta menjadi yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu, dan tidak memiliki wewenang lagi untuk memberikan kemerdekaan.

Naskah Proklamasi

Mengetahui bahwa proklamasi tanpa pertumpahan darah telah tidak mungkin lagi, Soekarno, Hatta dan anggota PPKI lainnya malam itu juga rapat dan menyiapkan teks Proklamasi yang kemudian dibacakan pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945.

Sebelumnya para pemuda mengusulkan agar naskah proklamasi menyatakan semua aparat pemerintahan harus dikuasai oleh rakyat dari pihak asing yang masih menguasainya. Tetapi mayoritas anggota PPKI menolaknya dan disetujuilah naskah proklamasi seperti adanya hingga sekarang. Para pemuda juga menuntut enam pemuda turut menandatangani proklamasi bersama Soekarno dan Hatta dan bukan para anggota PPKI. Para pemuda menganggap PPKI mewakili Jepang. Kompromi pun terwujud dengan membubuhkan anak kalimat “atas nama Bangsa Indonesia” Soekarno-Hatta. Rancangan naskah proklamasi ini kemudian diketik oleh Sayuti Melik.

Isi Teks Proklamasi
Isi teks proklamasi kemerdekaan yang singkat ini adalah:

 

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan
dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia.
Soekarno/Hatta

Sejarah Perjalanan RI setelah Proklamasi – Reformasi

Diawal kemerdekaan keadaan ekonomi Indonesia memburuk, salah satu penyebabnya adlah blockade ekonomi belanda. Hal ini menyebabkan barang-barang dagangan milik RI tidak dapat diekspor dan hanya dibumuhanguskan. Namun RI juga berusaha mengatasinya, salah satunya usaha menembus blockade Belanda ialah dengan membantu Negara India dalam member bantua beras, sehingga India juga membantu Indonesia. Untuk menindak lanjuti keadaan politik Indonesia  melakukan beberapa kebijakan, diantarannya Pembentukan ParPol, Perubahan otoritas KNIP, Perubahan system Pemerintahan dan pindahnya ibu kota Negara ke DI Yogyakarta. Diawal kemerdekaan Indonesia juga mengalami beberapa konflik, yakni : kedatangan tentara sekutu dan NICA, konflik dengan Belanda di berbagai daerah,Perjuangan diplomasi Indonesia dengan mengadakan perjanjian-perjanjian karena menghadapi serangan agresi militer Belanda. Usaha Belanda untuk kembali berkuasa dihadapi perlawanan yang kuat. Setelah kembali ke Jawa, pasukan Belanda segera merebut kembali ibukota kolonial Batavia, akibatnya para nasionalis menjadikan Yogyakarta sebagai ibukota mereka. Pada 27 Desember 1949, setelah 4 tahun peperangan dan negosiasi, Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan kepada pemerintah Federal Indonesia. Pada 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB.

Pada tahun 1963, PKI melancarkan sebuah gerakan yang disebut “ aksi sepihak “ para petani dan buruh dibantu olrh kader PKI melakukan alih tanah penduduk, melakukan aksi demonstasi dan pemogokan. Pada tahun 1965 PKI mengajukan gagasan tentang pembentukan angkatan ke-5 yakni para petani dan buruh yang dipersenjatai,dengan tujuanmenggalang kekuatan menghadapi neokolonialisme-imperialisme inggris dalam rangka dwikora. Pada mei 1965 PKI melempar isu tentang adanya dewan jendral dalam tubuh Angkatan Darat yang menyebabkan tidak harmonisnya hubungan antara PKI dan AD. Pada juli 1965 tersiar kabar bahwa presiden soeharto jatuh sakit, hal tersebut menimbulkan kegentingan di Indonesia yang mencapai puncaknya pada 30 September 1965, yaitu adanya kudeta yang dilakukan oleh PKI. Pada 30 September 1965, enam jendral senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana yang loyal kepada PKI. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto, menumpas kudeta tersebut dan berbalik melawan PKI. Soeharto lalu menggunakan situasi ini untuk mengambil alih kekuasaan. Lebih dari puluhan ribu orang-orang yang dituduh komunis kemudian dibunuh. Jumlah korban jiwa pada 1966 mencapai setidaknya 500.000; yang paling parah terjadi di Jawa dan Bali.

Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, politik Indonesia memberlakukan Konstitusi RIS (1949) dan UUDS (1950). Indonesia mengadopsi demokrasi liberal dengan system pemerintahan parlementer. Situasi poloyik menjadi tidak stabil karena sering terjadi pergantian cabinet dan pertentangan politik diantara partai-partai yang ada.  Pada pemerintahan liberal terjadi pergantian 7 kabinet, dan hampirsemua cabinet yang dibentuk berdasarkan keahliannya (zaken). Kehidupan ekonomi pada masa liberal masih sangat terbelakang. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi colonial ke ekonomi nasional berjalan tersendat-sendat. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, pemerintah juga melakukan beberapa kebijakan, diantaranya: gunting syarifuddin, system ekonomi gerakan benteng, nasionalisasi  De Javasche Bank, system ekonomi Ali baba, Finek. Pemulihan umum pertama dilaksanakan tahun1955 dan merupakan pemilu paling demokratis yang pernah digelar Indonesia. Pemilu dilakukan dua kali, yang pertama  adalah pemilihan DPR dan yang kedua adalah konstituante. Setelah pemilu 1955 terjadi ketegangan dalam pemerintahan. Penyebabnya adlah banyaknya mutasi yang dilakukan beberapa kementrian. Akibat jatuh bangunnya cabinet dan adanya kenyataan bahwa konstituante hasil pemilu 1955 tiak bias menyelesaikan tugasnya, maka presiden mengeluarkan dekret 5 juli 1955. Dan pada masa demokrasi terpimpin dalam rangka meningkatkan perekonomian, pemerintah mengambil beberapa kebijakan, diantaranya, devaluasi mata uang rupiah, menekan laju inflasi dan melaksanakan pembangunan nasional.

Soekarno melalui Supersemar memerintah soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan mengembalikan kewibawaan pemerintah. Karena terdapat dualisme kepemimpinan yakni presiden ditangan Ir. Soekarno sebagai kepala Negara dan Soeharto sebagai kepala pemerintahan maka MPRS mengadakan sidang. Sidang pada tanggal 2-12 maret 1967 tentang pencabutan seluruh kekusaan Negara dan pemerintahan dari tangan Soekarno. Dan sidang tanggal 21-20 maret berisi tentang pengangkatan Soeharto sebagai presiden sampai pemilu yang akan datang.Setelah Soeharto menjadi Presiden, salah satu pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia “bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB”, dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.Presiden Soeharto memulai “Orde Baru” dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia.

Runtuhnya pemerintahan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang disertai dengan tuntutan demokratisasi disegala bidang serta tuntutan untuk menindak tegas para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadikan perubahan di Indonesia berlangsung dengan akselarasi yang sangat cepat dan dinamis. Situasi ini menuntut bangsa Indonesia untuk berusaha mengatasi kemelut sejarahnya dalam arus utama perubahan besar yang terus bergulir melalui agenda reformasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, diantaranya, krisis politik,krisis hokum, krisis ekonomi,krisis social dan krisis kepercayaan.

Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya didampingi B.J. Habibie.Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, serta ribuan mahasiswa yang menduduki gedung DPR/MPR, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia. Ketika menjabat sebagai presiden, ada lima isu besar yang harus dihadapi B.J. Habibie, yakni masa depan reformasi, BRI, daerah-daerah yan ingin memisahkan diri, soeharto dan kroni-kroninya dan masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.  Namun pada tahun1999 Timor-Timur memisahkan diri dari NKRI. Sebagian berpendapat bahwa lepasnya Timor Timur adalah tanggung jawab Habibie. Dan pada pemilu 1999 terpilihlah K.H. Abdurrahman Wahid sebagai presiden yang ke-4. Dengan wakilnya Megawati Soekarno Putri, Gus dur bekerja sama membentuk cabinet Persatuan Nasional. Setelah turunnya Gus dur dari kursi kepresidenan. Megawati naik menjadi presiden yang ke-5. Dalam pemerintahannya, pulau sipadan dan ligitan lepas ke tangan Malaysia, Papua pecah menjadi 3 provinsi. Pada pemilu 2004, Megawati dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan wakilnya Jusuf Kalla. SBY-JK membentuk Kabinet Indonesia Bersatu, anggota-anggotanya dilantik pada 21 oktober 2004. Salah satu kebijakan SBY ialah soal Aceh. SBY memperpanjang status darurat sipil dan mengadakan perundingan damai dengan GAM di Helsinki, Finlandia. Pada tahun pemilu 2009, SBY kembali mencalonkan diri menjadi presiden periode 2009-2014 dengan wakilnya Budiona. Sedang JK juga mencalonkan diri menjadi presiden. Namun pemilu 2009 dimenangkan olo\eh SBY-Budiono dengan peroiode jabatan 2009-2014.

JASMERAH  (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah)