BHINNEKA TUNGGAL IKA

Sejarah Dan Makna Semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh burung Garuda dan pemakaiannya diresmikan sebagai Lambang Negara Indonesia pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950.   Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa Kuna dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia  “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Kalimat tersebut merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa Kuna yaitu : Kakawin Sutasoma, karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam Kakawin Sutasoma (Purudasanta), pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan juga keanekaragam agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Bila diterjemahkan secara per kata, Bhinneka Tunggal Ika adalah :

·           Bhinneka artinya beraneka ragam atau berbeda-beda menjadi pembentuk kata “aneka”

·          Tunggal artinya satu

·           Ika artinya itu

Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Kutipan ini berasal dari Pupuh 139, bait 5. Bait ini secara lengkap seperti di bawah ini: Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa.

Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen?

Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal

Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.

Terjemahan :

Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda.

Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali?

Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal

Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran. 

Sejarah Bhineka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharmma Mangrva dilontarkan pada masa Majapahit. Sesungguhnya Bhineka Tunggal Ika telah dimulai sejak masa Wisnuwarddhana, ketika aliran Tantrayana mencapai puncak tertinggi perkembangannya. Oleh karena itulah Nararyya Wisnuwarddhana didharmakan pada dua loka di Waleri bersifat Siwa dan di Jajaghu (Candi Jago) bersifat Buddha. Juga putra mahkota Kertanagara (Nararyya Murddhaja) ditahbiskan sebagai JINA (Jnyanabajreswara atau Jnyaneswarabajra).   Inilah fakta bahwa Singasari merupakan embrio yang menjiwai keberadaan dan keberlangsungan kerajaan Majapahit. Narayya Wijaya sebagai pendiri kerajaan tak lain merupakan kerabat sekaligus menantu Sang Nararyya Murddhaja (Sri Kertanagara : Raja Singasari terakhir).   

Sehubungan bahwa semboyan tersebut embrio dari Singasari yakni pada masa Wisnuwarddhana sang dhinarmmeng Ring Jajaghu (Candi Jago), maka baik semboyan Bhinneka Tunggal Ika maupun bangunan Candi Jago kemudian disempurnakan pada masa Majapahit. Oleh sebab itu kedua simbol (wijaksara dan bangunan) tersebut lebih dikenal sebagai hasil peradaban era Majapahit. Padahal sesungguhnya merupakan hasil proses perjalanan sejarah sejak awal.  

Perumusan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharmma Mangrva oleh Mpu Tantular pada dasarnya pernyataan daya kreatif dalam upaya mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan, sehubungan dengan usaha bina negara kerajaan Majapahit kala itu, telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan, dimana telah menyadari bahwa menumbuhkan rasa dan semangat persatuan itulah Bhinneka Tunggal Ika yang akhirnya diangkat menjadi semboyan yang diabadikan dalam lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, Garuda Pancasila.   

Dalam lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pengertian Garuda Pancasila diperluas menjadi tidak terbatas dan diterapkan tidak hanya pada perbedaan kepercayaan dan keagamaan, melainkan juga terhadap perbedaan suku, bahasa, adat istiadat (budaya) dan beda kepulauan (antara nusa) dalam kesatuan Republik Indonesia tercinta. 

 Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi pada hakekatnya satu. Memberi makna secara keseluruhannya memiliki perbedaan tetapi pada hakekatnya satu, satu bangsa dan satu Negara Republik Indonesia. 

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 1951, pada tanggal 17 Oktober dan diundangkan pada tanggal 28 Oktober 1951 tentang Lambang Negara.  Bahwa usaha bina negara baik pada masa pemerintahan Majahapahit maupun pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan pada pandangan yang sama yaitu semangat rasa persatuan, kesatuan dan kebersamaan sebagai modal dasar dalam tegaknya negara Indonesia. 

 Sementara semboyan “Tanhana Dharmma Mangrva” digunakan sebagai semboyan Lambang Pertahanan Nasional (LemHamNas). Makna kalimat tersebut adalah “Tidak ada kebenaran yang bermuka dua”.  Kemudian oleh LemHaNas semboyan kalimat tersebut diberi pengertian ringkas dan praktis yakni “Bertahan karena benar” “Tidak ada kebenaran yang bermuka dua” sesungguhnya memiliki pengertian agar hendaknya setiap manusia senantiasa berpegang dan berlandaskan pada kebenaran yang satu. 

 Sebagai bahan catatan, bahwa realitas kemajemukan bangsa adalah warisan sejarah panjang perjalanan Indonesia selama berabad-abad sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dengan luas wilayah Nusantara yang hampir 2 juta kilometer persegi, terdiri dari sekitar 13.700 pulau besar dan kecil, lebih dari 300 ragam etnis,  dengan adat istiadat, budaya dan keyakinan agama yang berbeda-beda, menyimpan potensi keretakan yang kapan saja bisa mengemuka apabila tidak ada alasan atau raison de’etre sebagai bangsa untuk bersatu.  Bahwa raison de’etre  untuk menjadi satu bangsa, bukan sekedar perasaan subjektif para pendiri bangsa  menjelang Proklamasi 17 Agustus 1945, melainkan mendapatkan pijakan sejarah selama berabad-abad  seperti yang telah dibuktikan.  Dan kesadaran sebagai putra-putri dari sebuah bangsa besar yang telah melahirkan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, kiranya menjadi tugas sejarah untuk terus memperjuangkan, menjaga dan mewujudkan kesatuan bangsa Indonesia dan menjadi obor penyuluh, ketika sebagian anak-anak bangsa mulai dijangkiti penyakit sektarian sempit, fanatisme agama dan egoisme kelompok serta golongan yang hanya akan mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa.  Dalam situasi tersebut, kita harus memahami perjalanan sejarah, dengan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai rumah kita bersama dengan mempertaruhkan: Bhinneka Tunggal  Ika  “Berbeda-beda tetapi Tetap Satu Jua”.

 Merrrrrrrrrrrdeka…………………..!!!

AD/ART GMNI Hasil Kongres Balik Papan

ANGGARAN DASAR

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

 

PEMBUKAAN 

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyadari sepenuhnya  tugas dan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa yang berada di tengah-tengah rakyat. Oleh karena itu, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat  Indonesia, kami bertekad untuk tetap mewujudkan cita-cita  Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu terciptanya suatu tatanan masyarakat yang di dalam segala  halnya menyelamatkan kaum marhaen.  Sebagai mahasiswa Indonesia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha  Esa, dan berjiwa marhaenis, kami bertekad untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didalamnya terselenggara masyarakat Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari  di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan, maka dengan ini  kami menyusun suatu organisasi  GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu organisasi  sebagai alat pendidikan kader bangsa dan alat perjuangan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan tujuan revolusi berdasarkan cita-cita proklamasi, maka dibentuklah susunan organisasi yang berkedaulatan dan berkeadilan agar didalamnya terselenggara suatu tatanan organisasi yang  progresif revolusioner  serta berkemampuan dalam menjalankan tugas-tugas kemasyarakatannya.

Untuk itu disusunlah ANGGARAN DASAR GERAKAN MAHASISWA

NASIONAL INDONESIA, sebagai berikut : 

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama GERAKAN MAHASISWA NASIONAL  INDONESIA disingkat GMNI

2. Organisasi ini didirikan pada tanggal 23 Maret 1954 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya

3. Pelaksana organisasi tertinggi berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia  

BAB II

AZAS

Pasal 2

1. GMNI berazaskan Marhaenisme, yaitu Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Marhaenisme yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebagai azas perjuangan GMNI

 2 Disalin sesuai dengan aslinya Oleh Presidium GMNI

Saiful Anam

Sekretaris Jenderal 

BAB III

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 3

1. GMNI adalah organisasi kader dan organisasi perjuangan yang bertujuan untuk mendidik kader bangsa dalam mewujudkan Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945 dan UUD 1945.

2. GMNI adalah organisasi yang bersifat Independen, bebas aktif serta berwatak kerakyatan. 

BAB IV

MOTTO

Pasal 4

GMNI mempunyai motto Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang 

BAB V

USAHA

Pasal 5

1. Melaksanakan tujuan organisasi dengan semangat gotong royong melalui usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan azas perjuangan GMNI.

2. Dalam menyelenggarakan usaha-usaha organisasi senantiasa memperhatikan kesatuan, persatuan, 

 keutuhan dan peraturan organisasi. 

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 6

1. Anggota GMNI adalah mahasiswa warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menerima dan menyetujui Azas, Tujuan,  Sifat, Motto, dan Usaha Organisasi serta memenuhi dan menerima syarat-syarat yang telah ditetapkan.

2. Syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)  ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. 

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN KEANGGOTAAN

1. Hak-hak anggota :

a. Hak bicara dan hak suara

b. Hak memilih dan dipilih

c. Hak membela diri

d. Hak mendapatkan perlindungan dari organisasi

2. Kewajiban anggota : 3

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Presidium GMNI

Saiful Anam

Sekretaris Jenderal

a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan serta

Disiplin organisasi.

b. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi, aktif melaksanakan

program dan kegiatan organisasi.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI, PENGURUS DAN WEWENANG

Pasal 8

SUSUNAN ORGANISASI

1. GMNI di tingkat Nasional dipimpin secara kolektif-kolegial oleh Presidium

2. GMNI di tingkat Provinsi dikoordinasi oleh Koordinator Daerah

3. GMNI di tingkat Cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang

4. GMNI ditingkat Fakultas/Akademik /Perguruan Tinggi dipimpin oleh Pengurus Komisariat 

Pasal 9

PRESIDIUM

1. Pimpinan tertinggi yang bersifat kolektif-kolegial  dengan keanggotaan yang

ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

2. Memimpin seluruh kegiatan organisasi nasional dan mewakili organisasi

keluar serta kedalam.

3. Berkewajiban menjalankan segala ketetapan Kongres dan mempertanggung-

jawabkan seluruh kebijakannya kepada Kongres berikutnya.

4. Tugas dan wewenang Presidium ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga

5. Pelaksanaan administrative kebijakan Presidium adalah Sekretariat Jenderal

yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

6. Tugas dan wewenang Sekretariat Jenderal ditetapkan dalam Anggaran

Rumah Tangga.

7. Tata cara pengambilan keputusan dalam Presidium ditetapkan dalam

Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

KOORDINATOR DAERAH

1. Badan Koordinatif tertinggi di tingkat daerah yang bersifat kolektif dan

bertugas menjalankan kebijakan Presidium di daerah.

2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi di tingkat daerah dan

mewakili organisasi keluar serta kedalam daerah yang bersangkutan.

3. Tugas dan wewenang Koordinator Daerah diatur dalam Anggaran Rumah

Tangga.  

 4

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Presidium GMNI

Saiful Anam

Sekretaris Jenderal 

Pasal 11

DEWAN PIMPINAN CABANG

1. Pimpinan tertinggi ditingkat cabang dan memimpin kegiatan organisasi di

wilayah cabang yang bersangkutan.

2. Berkewajiban menjalankan setiap ketetapan Konferensi  Cabang dan

mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya dalam Konferensi Cabang

berikutnya.

3. Tata cara pengambilan keputusan dalam Dewan Pimpinan Cabang

ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

4. Tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan dalam Anggaran

Rumah.

Pasal 12

PENGURUS KOMISARIAT

1. Pengurus Komisariat adalah pimpinan organisasi di tingkat Komisariat.

2. Berkewajiban menjalankan segala ketetapan-ketetapan Musyawarah Anggota Komisariat berikutnya.

3. Tata cara pengambilan keputusan dalam Komisariat ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 13

Permusyawaratan organisasi terdiri dari :

a. Kongres

b. Kongres Luar Biasa

c. Rapat Koordinasi Nasional

d. Forum Koordinasi Antar Cabang

e. Konferensi Cabang

f. Konferensi Cabang Khusus

g. Rapat Kordinasi Antar Komisariat

h. Musyawarah Anggota Komisariat 

Pasal 14

KONGRES

1. Badan musyawarah tertinggi yang melaksanakan kedaulatan dan

memutuskan kedaulatan serta memutuskan kebijakan nasional  dalam

organisasi.

2. Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. 5

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Presidium GMNI

Saiful Anam

Sekretaris Jenderal

3. Dapat mengadakan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan atau Anggaran

Rumah Tangga

4. Menyusun dan menetapkan Garis-garis Program Perjuangan (GBPP)

organisasi untuk 2 (dua) tahun berikutnya.

5. Memilih dan menetapkan Ketua, Sekretaris Jenderal dan Anggota Presidium.

6. Mengukuhkan dan menetapkan keputusan pemecatan anggota yang

dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

7. Berwenang memutuskan dan membatalkan pemecatan keanggotaan

sekalipun tanpa dihadiri oleh yang bersangkuatan (in-absentia).

8. Membatalkan keputusan pemecatan anggota yang dilakukan oleh Dewan

Pimpinan Cabang dan melakukan rehabilitasi.

9. Menilai pertanggungjawaban Presidium.

10. Menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya.

Pasal 15

KONGRES LUAR BIASA

1. Jika dipandang perlu dapat diadakan Kongres Luar Biasa.

2. Syarat-syarat mengenai penyelenggaraan Kongres Luar Biasa ditetapkan

dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 16

RAPAT KOORDINASI NASIONAL

1. Diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

2. Dapat membuat rekomendasi terhadap perubahan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga.

3. Dapat membuat rekomendasi tentang perubahan Garis-garis Besar Kebijakan

Politik (GBKP), untuk selanjutnya disahkan dalam Kongres.

4. Memberikan rekomendasi kepada Presidium tentang kebijakan yang sedang

dan akan ditempuhnya.

5. Dapat memberikan rekomendasi untuk menyelenggarakan Kongres Luar

Biasa

6. Merumuskan dan mengadakan perubahan materi pokok kaderisasi serta

mengevaluasi pelaksanaannya oleh Presidium

7. Apabila dipandang perlu dapat menetapkan perubahan waktu dan tempat

penyelenggaraan Kongres.

8. Tata cara penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional  ditetapkan dalam

Anggaran Rumah Tangga 

Pasal 17

FORUM KOORDINASI ANTAR CABANG

1. Forum Koordinasi Antar Cabang dalam satu provinsi.

2. Diselenggarakan minimal satu kali dalam 6 (enam) bulan untuk keperluan

koordinasi. 6

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Presidium GMNI

Saiful Anam

Sekretaris Jenderal

3. Dapat membuat rekomendasi dan keputusan yang menyangkut

daerah/wilayah bersangkutan.

4. Tata cara penyelenggaraan Forum Koordinasi Antar Cabang ditetapkan

dalam Anggaran Rumah Tangga.

5. Dalam 2 (dua) tahun sekali dilaksanakan pemilihan pengurus Koordinator

Daerah yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 DPC di wilayah yang

bersangkutan.

Pasal 18

KONFERENSI CABANG

1. Badan musyawarah tertinggi di tingkat Cabang

2. Diselenggarakan satu kali dalam dua tahun

3. Menyusun dan menetapkan program umum Dewan Pimpinan Cabang untuk 

2 (dua) tahun berikutnya

4. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Cabang

5. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang

6. Tata cara Konferensi Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga 

Pasal 19

KONFERENSI CABANG KHUSUS

1. Jika dipandang perlu dapat diadakan Konferensi Cabang Khusus

2. Syarat-syarat Konferensi Cabang Khusus ditetapkan dalam Anggaran Rumah

Tangga

Pasal 20

RAPAT KOORDINASI ANTAR KOMISARIAT

1. Forum musyawarah koordinasi DPC dengan komisariat-komisariat dalam

suatu wilayah cabang

2. Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Cabang  tentang

kebijakan yang sedang dan akan ditempuhnya.

4. Dapat memberikan rekomendasi tentang Konferensi Cabang Khusus

5. Tata cara penyelenggaraan Rapat Koordinasi Antar Komisariat diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga

Pasal 21

MUSYAWARAH ANGGOTA KOMISARIAT

1. Badan musyawarah tertinggi di tingkat Komisariat

2. Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

3. Merumuskan dan menetapkan tata cara rekuitmen calon anggota

4. Merumuskan dan menetapkan program Komisariat

5. Menilai laporan pertanggungjawaban pengurus Komisariat, serta memilih dan

menetapkan pengurus Komisariat periode berikutnya. 7

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Presidium GMNI

Saiful Anam

Sekretaris Jenderal

6. Tata cara penyelenggaraan Musyawarah Anggota komisariat ditetapkan

dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

ATRIBUT

1. GMNI mempunyai bendera organisasi yang berbentuk segi empat panjang

dengan warna merah di kedua sisinya dan warna putih ditengah yang

memuat gambar bintang segi lima berikut kepala banteng ditengahnya serta

tulisan GmnI di bawahnya.

2. GMNI mempunyai Lambang, Mars, Hymne, dan Panji serta atribut organisasi

lainnya yang ditetapkan Kongres.

3. Pembuatan dan pemakaian atribut organisasi diatur dalam peraturan intern

Presidium yang diberlakukan secara Nasional.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui Kongres dengan

mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta yang hadir.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

1. Segala sesuatu yang dalam Anggaran Dasar menimbulkan perbedaan

penafsiran dikoordinasikan melalui hierarki organisasi dan dimusyawarahkan

dalam Rapat Koordinasi Nasional yang selanjutnya dipertanggungjawabkan

dalam Kongres

2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, akan diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Kebijakan Organisasi lainnya.

3. Seluruh tingkatan organisasi yang pada saat ditetapkannya Anggaran Dasar

ini, masih memiliki masa kepengurusan lebih dari 6 (enam) bulan harus

melakukan penyesuaian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak

ditetapkannya Anggaran Dasar ini.

4. Mekanisme penyesuaian Organisasi sebagaimana yang dimaksud ayat 3

(tiga) di atas, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 8

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Presidium GMNI

Saiful Anam

Sekretaris Jenderal 

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

1. Anggaran Dasar ini disertai Anggaran Rumah Tangga  dan lampiran

penjelasannya yang merupakan bagian tak terpisahkan

2. Anggaran Dasar ini disempurnakan dalam Kongres GMNI XVII di Asrama Haji

Batakan, Balikpapan-Kalimantan Timur pada tanggal 27 Maret 2011 dan

berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  : Balikpapan, Kalimantan Timur

Tanggal  : 27 Maret 2011

Waktu    : 23.45 WITA

 9

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Presidium GMNI

Saiful Anam

Sekretaris Jenderal 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

1. Keanggotaan GMNI tiadak membeda-bedakan latar belakang suku, agama,

etnis, golongan dan status sosial calon anggota

2. Calon aggota adalah mereka yang masih dalam masa perkenalan selama

1(satu) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran atau sejak dimulainya masa

perkenalan dimaksud

3. Anggota adalah calon anggota yang sudah mengikuti Pekan Penerimaan

Anggota Baru (PPAB) yang selanjutnya dilakukan seleksi dan pengesahan

oleh Dewan Pinpinan Cabang

4. Dewan Pimpinan Cabang berwenang melakukan seleksi dan pengesahan

terhadap calon anggota yang dihimpun oleh komesariat untuk menjadi

anggota melalui Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB)

5. Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban menyerahkan daftar anggota kepada

Presidium setiap 1 (satu) tahun sekali 

Pasal 2

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

1. Mengajukan permohonan tertulis kepada Dewan Pimpinan Cabang melalui

komisariat dan menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI), Pancasila 1 juni 1945. Undang-Undang Dasar 1945,

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan-

peraturan organisasi lainnya

2. Tidak menjadi anggota organisasi kemasyarakatan sejenis dan atau partai

politik serta TNI-POLRI

3. Umur maksimum calon anggota 25 tahun sejak tanggal mendaftarkan diri

4. Membayar uang pangkal yang besarnya ditetapkan dalam peraturan intern

berdasarkan kebijakan Dewan Pimpinan Cabang masing-masing

5. Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada saat mendaftarkan diri yang

dibuktikan dengan menunjukan Kartu Tanda Mahasiswa  

Pasal 3

1. Setiap anggota yang berpindah tempat diluar wilayah cabang bersangkutan,

wajib membawa surat pengantar dan melaporkannya kepada Dewan

Pimpinan Cabang setempat

2. 3 (tiga) tahun setelah menyelesaikan masa studynya, anggota masih di akui

sebagai anggota biasa  dengan batas usia 30 tahun kecuali melanjutkan

study kejenjang yang lebih tinggi dengan batas usia maksimum 35 tahun

Pasal 4 10

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Presidium GMNI

Saiful Anam

Sekretaris Jenderal

HAK-HAK ANGGOTA

1. Hak suara dan hak bicara dalam rapat-rapat dan permusyawaratan organisasi

selama tidak ada ketentuan lain untuk itu

2. Memilih dan dipilih dalam segala jabatan organisasi selama tidak ada

ketentuan lain untuk itu

3. Bertanya, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul kepada pimpinan

secara langsung, baik lisan maupun tertulis berkaitan dengan kebijakan

organisasi.

4. Melakukan pembelaan diri dalam kongres terhadap pemecatan sementara.

5.  Mendapat perlidungan organisasi sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan

tugas dan kebijakan organisasi.

Pasal 5

KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan

Keputusan serta ketentuan lainnya dalam organisasi.

2. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik organisasi.

3. Aktif melaksanakan tujuan, usaha dan program-program  organisasi tanpa

terkecuali.

4. Membayar uang iuran anggota yang besarnya ditetapkan melalui

kebijaksanaan Dewan Pimpinan Cabang. 

Pasal 6

KEHILANGAN KEANGGOTAAN

1. Bukan mahasiswa lagi kecuali mereka yang memenuhi ketentuan pasal (3) 

2. Bertempat tinggal di luar wilayah cabang yang bersangkutan dan tidak

melaporkan kepindahannya kepada Dewan Pimpinan Cabang  setempat

dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan

3. Bukan lagi warga Negara Republik Indonesia 

4. Atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada Dewan

Pimpinan Cabang serta mendapat persetujuan Presidium

5. Dipecat dan yang bersangkutan tidak mampu melakukan  pembelaan diri

dalam kongres

6. Meninggal dunia

 11

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Presidium GMNI

Saiful Anam

Sekretaris Jenderal

BAB II

P E N G U R U S

Pasal 7

PRESIDIUM

1. Kepengurusan Presidium bersifat kolektif-kolegial dan  masing-masing

anggota mempunyai kedudukan yang sederajat

2. Jumlah pengurus Presidium ditetapkan sekurang-kurangnya 9 (Sembilan)

orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang

3. Pengurus Presidium dipilih dan ditetapkan dalam kongres

4. Pengurus Presidium dilarang merangkap jabatan dan keanggotaan dalam

a. Organisasi peserta pemilu dan partai politik

b. Organisasi kemasyarakatan pemuda sejenis

c. Organisasi lainnya yang ditetapkan oleh kongres

5. Dalam melaksanakan kegiatan organisasi, diantara Pengurus Presidium

dilakukan pembagian tugas secara fungsional melalui Tata Kerja Presidium

yang ditentukan dalam Rapat Presidium

6. Kepengurusan Presidium maksimal 2 (dua) kali masa kepengurusan dan

setelah itu tidak dapat dipilih kembali

7. Jika dalam melaksanakan tugasnya terjadi kevakuman kepengurusan

seorang Pengurus Presidium, maka dapat dilakukan pergantian antar waktu

8. Pergantian antar waktu diputuskan melalui rapat Presidium dan

dipertanggung jawabkan pada Rapat Koordinasi Nasional  dan atau forum

Kongres

9. Pada masa akhir jabatannya, Presidium menyampaikan laporan pertanggung

jawaban dalam kongres

10. Presidium dikoordinasikan oleh seorang ketua Presidium

Pasal 8

TUGAS DAN WEWENANG

1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketetapan-

ketetapan kongres  lainnya

2. Dalam melaksanakan ayat (1), Presidium menetapkan peraturan-peraturan

dan keputusan-keputusan Presidium

3. Membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Nasional (Balitbangnas),

lembaga-lembaga tingkat nasional dan komite

4. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap AD/ART yang

kemudian dimusyawarahkan dalam Rakornas dan dipertanggung jawabkan di

kongres 12

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Presidium GMNI

Saiful Anam

Sekretaris Jenderal

5. Menetapkan Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan ketetapan Konfercab dan

Konfercabsus

6. Bila dipandang perlu Presidium berwenang mengupayakan penyelesaian

sengketa pada tingkat organisasi dibawahnya

7. Menyelenggarakan Rakornas dan Kongres sesuai waktu yang ditetapkan

8. Menegakkan disiplin organsisasi

9. Menyampaikan Progress Report dalam Rakornas

10. Menetapkan Koordinator Daerah (KORDA) berdasarkan  Forum Koordinasi

Antar Cabang (Forkorancab) 

Pasal 9

SEKRETARIAT JENDERAL

1. Dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dipilih dalam kongres

2. Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan, fungsi Sekretaris Jenderal untuk

sementara dapat dilaksanakan oleh salah satu Pengurus Presidium yang

ditetapkan dalam rapat Presidium

3. Sekretaris Jenderal bertugas menggerakkan fungsi administrasi organisasi

secara nasional

4. Dalam melaksakan tugasnya sekretaris jenderal dapat membentuk sekretaris-

sekretaris, yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat

presidium.

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas biro-biro yang berada dibawahnya

6. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris jenderal bertanggung jawab

kepada rapat presidium  

Pasal 10

RAPAT PRESIDIUM

1. Pengambilan kebijakan presidium dilakukan melalui rapat presidium

2. Setiap keputusan dalam rapat presidium pada dasarnya diambil berdasarkan

musyawarah untuk mencapai mufakat

3. Apa bila ayat (2) tidak dapat dilaksanakan dan keputusan yang di ambil

menyangkut keselamatan/eksistensi organisasi, maka dapat dilakukan

penetapan berdasarkan suara terbanyak

4. Apabila diantara keputusan yang akan diambil berada diluar ketetapan

kongres terlebih dahulu perlu mendapat permufakatan rakornas

5. Rapat  presidium hanya sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah

pengurus presidium

6. Untuk kepentingan keselamatan/eksistensi organisasi yang mendesak

dimana ayat (5) diatas tidak terpenuhi, maka rapat ditunda 3x60 menit.

Apabila penundaan tersebut tidak memenuhi ayat 5 (lima), maka rapat 13

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Presidium GMNI

Saiful Anam

Sekretaris Jenderal

presidium dianggap sah bila di hadiri 1/2 n+1 dari jumlah pengurus presidium

dan hasil-hasil tersebut di laporkan pada rapat presidium berikutnya.

7. Keputusan rapat presidium mengikat semua pengurus presidium   

Pasal 11

KOORDINATOR DAERAH

1. Pembagian wilayah Koordinator Daerah  ditetapkan oleh keputusan presidium

berdasarkan propinsi

2. Calon-calon pengurus Koordinator daerah diusulkan oleh DPC-DPC pada

Forum koordinasi antar cabang.

3. Jumlah anggota dan susunan pengurus Koordinator Daerah ditetapkan

sekurang-kurangnya  3(tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang

yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara

serta komite-komite apabila di perlukan.

4. Keanggotaan Koordinator  Daerah maksimal 2 (dua) kali masa kepengurusan

dan setelah itu tidak dapat di pilih kembali 

5. Masa kepengurusan koordinator daerah selama 2 (dua) tahun 

6. Dalam menjalanakan tugasnya koordinator daerah bertanggung jawab

kepada presidium

7. Syarat terbentuknya koordinator daerah minimal terdapat 3 (tiga) DPC

devenitif di wilayah propinsi yang bersangkutan. 

Pasal 12

TUGAS DAN WEWENANG

1. Mengkoordinasikan program-program kerja nasional organisasi didaerah

propinsi yang di atur dalam keputusan presidium dan hasil-hasil Forkorancab

2. Berwenang menjabarkan program-program kerja nasional  organisasi yang di

atur dalam keputusan presidium untuk di sesuaikan dengan  kondisi wilayah

propinsinya

3. Membantu dan mengupayakan pertemuan-pertemuan antar cabang di

wilayah propinsinya 

4. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang baru di wilayah propinsinya

5. Bersama-sama DPC melaksanakan Kaderisasi Tingkat Menengah 

6. Bersama-sama Presidium melaksanakan Kaderisasi Tingkat Pelopor 

 14

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Presidium GMNI

Saiful Anam

Sekretaris Jenderal

Pasal 13

 

DEWAN PIMPINAN CABANG

1. Dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sekurang kurangnya terdapat

1(satu) lembaga perguruan tinggi dapat di bentuk Dewan Pimpinan Cabang,

setelah dibentuk minimal 3(tiga) komisariat

2. Dalam satu kota/kabupaten hanya ada satu DPC sesuai SK Presidium 

3. Dalam melaksanakan kebijaksanaan sehari-hari Dewan Pimpinan Cabang

bertanggung jawab kepada presidium 

4. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang tidak diperkenankan merangkap

keanggotaan dan jabatan:

      a. Organisasi partai politik peserta pemilu

      b. Organisasi kemasyarakatan pemuda sejenis

      c. Organisasi lain nya yang di tetapkan oleh kongres

5. Pengurus pemangku sementara (caretaker) Dewan Pimpinan Cabang yang

baru di bentuk oleh Presidium bertugas menyiakan Konferensi Cabang dalam

jangka waktu minimal 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.

6. Untuk pembentukan Dewan Pimpinan Cabang baru,dipersiapkan dalam

waktu 1(satu) tahun kemudian dapat ditetapkan sebagai cabang definitive.

7. Susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari seorang Ketua,

beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa

Wakil Bendahara.

8. Tata Kerja Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan dalam Rapat Kerja Cabang,

dalam melaksanakan hasil-hasil Konferensi Cabang.

9. Jika melaksanakan tugasnya terjadi kevakuman Pengurus Dewan Pimpinan

Cabang maka dapat dilakukan Pergantian Antar Waktu melalui Rapat

Koordinasi Antar Komisariat.

10. Pada akahir masa jabatannya, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang

mempertanggungjawabkan segala Program dan kebijakannya dalam

Konferensi Cabang.

Pasal 14

TUGAS DAN WEWENANG

1. Melaksanakan program-program kerja nasional organisasi di wilayah cabang

yang diatur dalam keputusan Dewan Pimpinan Cabang

2. Berkewajiban menjabarkan dan melaksanakan ketetapan-ketetapan

Konfercab/Konfercabsus

3. Dewan Pimpinan Cabang berwenang mengesahkan susuan pengurus

komisariat hasil Musyawarah Anggota Komisariat 15

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Presidium GMNI

Saiful Anam

Sekretaris Jenderal

4. Dewan Pimpinan Cabang berwenang untuk melakukan pemecatan

sementara terhadap anggota yang di anggap melakukan pelanggaran berat

terhadap peraturan dan disiplin organisasi

5. Mempersiapkan pembentukan Komisariat-Komisariat baru dalam wilayah

cabang bersangkutan

6. Melaksanakan pertemuan-pertemuan antar Komisariat dalam wilayah

cabangnya.

7. Bertugas memimpin seluruh kegiatan organisasi di tinggkat cabang.

8. Untuk menjalankan tugas-tugas organisasi, Dewan Pimpinan Cabang dapat

membentuk dan mengangkat biro-biro, Koordinator Komisariat  sesuai

dengan kebutuhan.

Pasal 15

RAPAT-RAPAT DEWAN PIMPINAN CABANG

1. Dalam menjalankan ketetapan Konferensi Cabang, Dewan Pimpinan Cabang

dapat membuat peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan cabang yang

ditetapkan dalam Rapat Dewan Pimpinan Cabang.

2. Setiap keputusan dalam Dewan Pimpina Cabang, pada  dasarnya diambil

secara musyawarah untuk mencapai mufakat

3. Penetapan keputusan berdasarkan suara terbanyak, dapat diambil jika

keputusan tersebut menyangkut keselamatan/eksistensi organisasi

4. Rapat Dewan Pimpinan Cabang hanya sah jika di hadiri sekurang-kurangnya

2/3 dari jumlah anggota pengurus Dewan Pimpinan Cabang.

5. Untuk kepentingan keselamatan/eksistensi organisasi yang mendesak

dimana ayat (4) diatas tidak terpenuhi, maka rapat ditunda 3x60 menit.

Apabila penundaan tidak memenuhi ayat (4), maka Rapat Dewan Pimpinan

Cabang dianggap sah, bila dihadiri 1/2n+1 dari anggota Dewan Pimpinan

Cabang dan hasil-hasil tersebut dilaporkan pada Rapat Dewan Pimpinan

Cabang berikutnya

6. Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Cabang mengikat semua anggota cabang

bersangkutan

Pasal16

PENGURUS KOMISARIAT

1. Komisariat dapat dibentuk di setiap Fakultas/Akademi/Lembaga Perguruan

Tinggi yang memiliki anggota minimal 10 orang.

2. Pengurus Komisariat merupakan struktur organisasi yang  bertugas

melakukan koordinasi pelaksanaan program operasional di tingkat komisariat 16

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Presidium GMNI

Saiful Anam

Sekretaris Jenderal

3. Pengurus Komisariat dipilih oleh Musyawarah Anggota Komisariat dan

disahkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

4. Susunan Pengurus Komisariat terdiri dari seorang Komisaris, beberapa Wakil

Komisaris, seorang Sekretaris, seorang Bendahara,dan beberapa Biro.

5. Pada fakultas/akademik/universitas yang belum memiliki pengurus

Komisariat, dibentuk pemangku sementara (caretaker) Komisariat oleh

Dewan Pimpinan Cabang yang bertugas mempersiapkan dan

menyelanggarakan Musyawarah Anggota Komisariat.

6. Tata Kerja Pengurus Komisariat ditetapkan dalam Rapat Kerja Komisariat.

7. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Pengurus Komisariat

bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Cabang. 

Pasal 17

TUGAS WEWENANG PENGURUS KOMISARIAT

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan program operasional organisasi di

tinggkat Fakultas/Akademi/Universitas.

2. Menghimpun calon anggota, menarik uang pangkal, dan iuran serta

pengadaan tentang kebijakan nasional organisasi kepada seluruh anggota di

tingkat basis.

3. Melaksanakan Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB)  dan Kaderisasi

Tingkat Dasar (KTD).

4. Melaksanakna pertemuan-pertemuan antar Komisariat.

5. Dalam menjalankan tugas-tugas organisasi,pengurus Komisariat dapat

membentuk Biro-Biro.

BAB III

PERMUSYAWARATAN

Pasal 18

KONGRES

1. Diselenggarakan Presidium dengan dibantu oleh Kepanitiaan Kongres yang

dibentuk oleh Presidium.

2. Rancangan materi, Acara dan Tata Tertib Kongres dipersiapkan oleh

Presidium untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan oleh  sidang-sidang

Kongres

3. Pembahasan Acara dan Tata Tertib dipimpin oleh Presidium dan selanjutnya

dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih.

4. Kongres sah jika dihadiri oleh 2/3 dari jumlah cabang definitif.

 17

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Presidium GMNI

Saiful Anam

Sekretaris Jenderal

                                              

Pasal 19

PESERTA KONGRES

1. Peserta Kongres adalah utusan Dewan Pimpinan Cabang definitif yang

jumlahnya ditetapkan dalam keputusan Presidium.

2. Peninjau Kongres adalah Presidium, Pengurus Lembaga Tingkat Nasional,

dan Biro-Biro sekretariat Jenderal, Koordinator Daerah Dewan Pimpinan

Cabang Caretaker.

Pasal 20

PENGAMBILAN KETETAPAN-KETETAPAN KONGRES

1. Ketetapan-ketetapan pada dasarnya diambil dengan  mengutamakan

musyawarah untuk mencapai mufakat

2. Dalam keadaan dimana terdapat pendapat-pendapat yang tidak dapat

dipertemukan, Kongres dapat meminta Presidium untuk menjelaskan pokok

persoalan.

3. Apabila ayat(1) dan (2) tidak dapat dipenuhi, ketetapan dapat diambil

berdasarkan suara terbanyak. Ketetapan sah jika disetujui oleh minimal

1/2n+1 peserta yang mempunyai hak suara.

Pasal 21

KONGRES LUAR BIASA

1. Kongres Luar Biasa hanya dapat diselanggarakan dalam keadaan darurat

yang dinilai dapat mengancam eksitensi dan keutuhan organisasi, setelah

mendapat persetujuan minimal 2/3 DPC definitif.

2. Rancangan Materi, Acara dan Tata Tertib Kongres Luar Biasa, dipersiapkan

oleh Presidium untuk selanjutnya ditetapkan dalam sidang-sidang Kongres

Luar Biasa.

3. Pembahasan Acara dan Tata Tertib dipimpin oleh Presidium dan selanjutnya

dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih.

4. Pelaksanaan Kongres Luar Biasa diditetapkan melalui Rakornas melalui

inisiatif Presidium dan atau Dewan Pimpinan Cabang yang disetujui oleh 2/3

DPC definitif.

5. Pengambilan keputusan dalam Kongres Luar Biasa mengacu pada pasal 18

Anggaran Rumah Tangga.

 18

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Presidium GMNI

Saiful Anam

Sekretaris Jenderal

Pasal 22

RAPAT KOORDINASI NASIONAL

1. Diselenggarakan sekurang-kurang 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun oleh

Presidium, dan dibantu oleh panitia yang dibentuk oleh Presidium.

2. Apabila ayat (1) tidak dapat diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar

pasal 15 ayat 1, maka DPC-DPC dapat menyelenggarakan Rapat Koordinasi

Nasional bila disetujui minimal2/3 DPC definitif.

3. Rancangan Materi, Acara dan Tata Tertib disiapkan oleh panitia Rakornas.

4. Pembahasan Acara dan Tata Tertib dipimpin oleh Presidium, dan selanjutnya

dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih.

5. Rapat Koordinasi Nasional sah jika dihadiri oleh 2/3 DPC definitif

6. Ketetapan-ketetapan dalam Rapat Koordinasi Nasional pada dasarnya

diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

7. Apabila ayat (6) tidak dapat di lakukan, maka ketetapan Rapat Koordinasi

Nasional sah apabila disetujui minima 1/2n+1 peserta yang hadir.

Pasal 23

FORUM KOORDINASI ANTAR CABANG

1. Diselenggarakan oleh Koordinator Daerah dalam suatu wilayah propinsi dan

atau dari hasil kesepakatan DPC-DPC dengan membentuk Kepanitian dalam

Rapat antar DPC-DPC.

2. Apabila point (1) tidak terlaksana maka rancangan Materi, Acara dan Tata

Tertib  disiapkan oleh  panitia Forum Koordinasi  Antar Cabang.

3. Ketetapan-ketetapan dalam Forum Koordinasi Antar Cabang pada prinsipnya 

diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 24

KONFERENSI CABANG

1. Diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang dibantu oleh panitia

Konferensi Cabang yang dibentuk melalui Rapat Dewan Pimpinan Cabang.

2. Pembahasan Acara dan Tata Tertib dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang

dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih.

3. Konferensi Cabang sah jika dihadiri oleh 2/3 Komisariat definitif.

4. Ketetapan-ketetapan Konfrensi Cabang pada dasarnya diambil dengan

mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

5. Jika ayat(4) tidak dapat dilakukan, maka ketetapan dalam Konferensi Cabang

dianggap sah jika disetujui minimal 1/2n+1peserta yang hadir.

 19

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Presidium GMNI

Saiful Anam

Sekretaris Jenderal 

Pasal 25

KONFRENSI CABANG KHUSUS

1. Konferensi Cabang Khusus hanya dapat diselenggarakan  dalam keadaan

darurat yang dinilai mengancam eksitensi dan keutuhan organisasi, setelah

mendapat persetujuan 2/3 komisariat definitif.

2. Pembahasan Acara dan Tata Tertib dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang

dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih.

3. Rancangan Materi, Acara dan Tata Tertib Konferensi  Cabang Khusus

disiapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang, untuk selanjutnya ditetapkan dalam

sidang-sidang Konferensi Cabang Khusus.

4. Pelaksanaan Konferensi Cabang Khusus ditetapkan melalui Rapat Koordinasi

Antar Komisariat atas inisiatif Dewan Pimpinan Cabang  dan atau 2/3

Komisariat devinitif

5. Ketetapan dalam Konferensi Cabang Khusus diambil berdasarkan

musyawarah untuk mufakat

6. Jika ayat (5) tidak terpenuhi, maka ketetapan Konferensi Cabang Khusus sah

jika disetujui 1/2n+1 jumlah peserta yang hadir

 

Pasal 26

RAPAT KOORDINASI ANTAR KOMISARIAT

1. Diselenggarakan 6 (enam) bulan sekali oleh Dewan Pimpinan Cabang

2. Apabila ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar

pasal (20) ayat (1), maka Komisariat-Komisariat dapat menyelenggarakan

Rapat Koordinasi Antar Komisariat bila disetujui oleh minimal 1/2n+1 jumlah

komisariat definitif diwilayah cabang yang bersangkutan

3. Rapat Koordinasi Antar Komisariat sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya

2/3 jumlah komisariat definitif

4. Rancangan Materi, Acara dan Tata Tertib Rapat Koordinasi Antar Komisariat

disiapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang

5. Dapat memberikan rekomendasi tentang pelaksanaan Konferensi Cabang

Khusus

6. Ketetapan-ketetapan dalam Rapat Koordinasi Antar Komisariat pada

prinsipnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai

mufakat

7. Jika ayat (6) tidak dapat terpenuhi maka ketetapan Rapat Koordinasi Antar

Komisariat sah apabila disetujui oleh minimal 1/2n+1  jumlah peserta yang

hadir 20

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Presidium GMNI

Saiful Anam

Sekretaris Jenderal 

Pasal 27

MUSYAWARAH ANGGOTA KOMISARIAT

1. Deselenggarakan oleh Pengurus Komisariat

2. Musyawarah Anggota Komisariat sah jika dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota

Komisariat yang bersangkutan

3. Rancangan Materi, Acara dan Tata Tertib Musyawarah Anggota Komisariat

dipersiapkan oleh pengurus Komisariat, untuk selanjutnya ditetapkan dalam

Musyawarah Anggota Komisariat

4. Ketetapan-ketetapan dalam Musyawarah Anggota Komisariat, pada dasarnya

diambil dengan musyawarah untuk mufakat

5. Jika ayat (4) tidak dapat dilakukan, maka ketetapan Musyawarah Anggota

Komisariat sah bila disetujui oleh minimal 1/2n+1 peserta yang hadir

6. Dewan Pimpinan Cabang hadir dalam Musyawarah Anggota Komisariat

sebagai peninjau, Pengurus Komisariat sebagai anggota peserta kehormatan,

dan utusan Komisariat lainnya sebagai undangan

BAB IV

PENTAHAPAN KADERISASI

Pasal 28

1. Pentahapan Kaderisasi pada dasarnya adalah proses kaderisasi untuk

menunjang kesinambungan, kualitas kepemimpinan dan pengabdian

organisasi

2. Setiap anggota adalah kader berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh

Presidium

3. Kaderisasi dibagi menjadi (3) tahap yaitu :

a. Kaderisasi Tingkat Dasar disingkat KTD

b. Kaderisasi Tingkat Menengah disingkat KTM

c. Kaderisasi Tingkat Pelopor  disingkat KTP

BAB V

DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 29

1. Dilarang melakukan kegiatan yang mencemarkan kehormatan dan nama baik

organisasi 21

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Presidium GMNI

Saiful Anam

Sekretaris Jenderal

2. Dilarang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan pertentangan dan

perpecahan dalam tubuh organisasi serta tindakan lainnya yang menyimpang

dari kebijakan organisasi

3. Dilarang menyebarluaskan paham, isu serta fitnah yang dapat menimbulkan

permusuhan diantara anggota dan masyarakat pada umumnya

4. Larangan sebagaimana dalam ayat (1), (2) dan (3) tersebut diatas berlaku

bagi seluruh anggota tanpa membeda-bedakan jenjang jabatan dalam

organisasi 

Pasal 30

PENILAIAN PELANGGARAN ORGANISASI

1. Penilaian pelanggaran disiplin anggota dilakukan langsung oleh pengurus

Komisariat bersangkutan dan secara tidak langsung oleh Dewan Pimpinan

Cabang.

2. Penilaian pelanggaran disiplin oleh pengurus komisariat dilakukan oleh

Dewan Pimpinan Cabang dengan memperhatikan pandangan anggota.

3. Penilaian pelanggaran disiplin oleh Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh

Presidium dengan memperhatikan pandangan pengurus komisariat dan atau

anggota.

4. Penilaian pelanggaran disiplin oleh Presidium dilakukan oleh rapat Presidium,

dibahas dan disahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional dan atau Kongres 

Pasal 31

PELAKSANAAN TINDAKAN DISIPLIN

1. Pelaksanaan tindakan disiplin dilakukan sesuai dengan hierarki organisasi

2. Jenis tindakan disiplin dan mekanisme pelaksanaannya diatur dalam

peraturan dan Keputusan Organisasi

3. Presidium dapat melakukan pemecatan sementara terhadap salah satu dan

atau beberapa Presidium yang melakukan pelanggaran disiplin

4. Anggota Presidium yang mengalami pemecatan sementara dapat melakukan

pembelaan diri dalam Kongres

5. Dewan Pimpinan Cabang dapat melakukan pemecatan sementara terhadap

anggota yang melakukan pelanggaran disiplin

6. Anggota yang mengalami pemecatan sementara dapat  melakukan

pembelaan diri dalam Kongres

7. Pemecatan diputuskan dalam Kongres setelah yang bersangkutan tidak

dapat membela diri dalam Kongres

 22

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Presidium GMNI

Saiful Anam

Sekretaris Jenderal 

BAB VI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 32

1. Yang dimaksud dengan sengketa dalam hal ini adalah perselisihan diantara

anggota yang membahayakan keutuhan organisasi

2. Pedoman penyelesaian sengketa adalah kemurnian azas, keluhuran budi,

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan organisasi lainnya,

persatuan dan kesatuan serta keutuhan organisasi 

Pasal 33

PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan hierarki organisasi

2. Apabila dipandang perlu, dapat dibentuk tim khusus yang disetujui oleh pihak-

pihak yang bersengketa

3. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan dan sengketa tersebut di nilai

membahayakan keutuhan organisasi, maka pengurus organisasi pada

hierarki diatasnya berhak mengambil kebijaksanaan yang dianggap perlu 

BAB VII

KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 34

1. Yang dimaksud dengan kekayaan organisasi adalah seluruh harta benda

yang dimiliki oleh organisasi

2. Organisasi berkewajiban memelihara harta benda dan  diinventarisasikan 

secara baik 

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 35

Keuangan organisasi diperoleh dari uang pangkal, iuran anggota, sumbangan

yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah T

angga 

BAB IX

HIERARKI PERATURAN ORGANISASI

Pasal 36

Tata urutan Peraturan Oeganisasi disusun secara hierarkis sebagai berikut : 23

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Presidium GMNI

Saiful Anam

Sekretaris Jenderal

a) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

b) Ketetapan Kongres

c) Keputusan Rapat Koordinasi Nasional

d) Peraturan Presidium

e) Keputusan Presidium

f) Instruksi Presidium

g) Keputusan Forum Koodinasi Antar Cabang

h) Ketetapan Konferensi Cabang

i) Keputusan Rapat Koordinasi Antar Komisariat

j) Dewan Pimpinan Cabang 

k) Peraturan Keputusan Dewan Pimpinan Cabang

l) Instruksi Dewan Pimpinan Cabang

m) Musyawarah Anggota Komisariat

n) Keputusan Pengurus Komisariat 

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

1. Segala sesuatu dalam Anggaran Rumah Tangga yang menimbulkan

perbedaan penafsiran, dimusyawarahkan dalam Rapat Koodinasi Nasional

2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan

diatur dalam peraturan dan kebijakan Organisasi lainnya

3. Seluruh tingkatan organisasi yang pada saat ditetapkannya Anggaran Rumah

Tangga ini masih memiliki masa kepengurusan lebih dari 6 (enam) bulan,

harus melakukan penyesuaian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak

ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini

4. Mekanisme organisasi untuk melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud

dengan ayat (3) adalah :

a. Dewan Pimpinan Cabang melalui mekanisme Konferensi Cabang

b. Pengurus Komisariat dipilih melalui mekanisme Musyawarah Anggota

Komisariat 

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian tak terpisahkan dari

Anggaran Dasar 24

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Presidium GMNI

Saiful Anam                                                                                                                

Sekretaris Jenderal

2. Anggaran Rumah Tangga ini disempurnakan kembali dalam Kongres XVII di

Asrama Haji, Balikpapan pada tanggal 27 Maret 2011 dan berlaku sejak di

tetapkan 

  

Ditetapkan di  : Balikpapan, Kalimantan Timur 

Tanggal           : 27 Maret 2011

Waktu             : 14.15 WITA

PIMPINAN SIDANG KOMISI ORGANISASI

ttd GOLFINGER KALENSANG Ketua

Ttd ANDRE HEATUBUN Sekretaris