SEJARAH SINGKAT
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
LOGO GMNI
BENDERA GMNI
Latar Belakang berdirinya GMNI
Gerakan Mahasiswa
Nasional Indonesia (GMNI)
lahir dari hasil
proses peleburan 3 (tiga)
organisasi kemahasiswaan yang
memiliki kesamaan azas “Marhaenisme” yakni ajaran Bung Karno.
Ketiga organisasi tersebut adalah:
·
Gerakan Mahasiswa
Marhaenis (GMM) yang berpusat di Jogjakarta
·
Gerakan Mahasiswa
Merdeka yang berpusat di Surabaya
·
Gerakan
Mahasiswa Demokrat Indonesia
(GMDI) yang berpusat
di Jakarta
Gagasan untuk proses
peleburan ketiga organisasi mahasiswa
tersebut mulai muncul, ketika pada
awal bulan September
1953, Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia (GMDI)
melakukan pergantian pengurus,
yakni dari Dewan Pengurus
lama yang dipimpin Drs.
Sjarief kepada Dewan
Pengurus baru yang diketuai oleh S.M. Hadiprabowo. Dalam rapat
pengurus GMDI yang
diselenggarakan di Gedung Proklamasi, Jalan
Pegangsaan Timur 56
Jakarta, tercetus keinginan
untuk melakukan fusi
terhadap ketiga organisasi
yang se-azas itu
dalam satu wadah. Keinginan
ini kemudian disampaikan
kepada pimpinan kedua organisasi yang lain, dan ternyata
mendapat respon positif. Sebagai
tindak lanjut, maka
dilakukanlah beberapa pertemuan
antara ketiga pimpinan organisasi
mahasiswa tersebut, hingga
tercapailah kesepakatan pada pertemuan berikut yang dilakukan di rumah
dinas Walikota Jakarta Raya (Bapak.
Soediro), di Jalan
Taman Suropati, akhirnya
dicapai beberapa kesepakatan antara lain:
Ketiga organisasi
setuju untuk melakukan
fusi wadah (organisasi)
bersama hasil peleburan tiga
organisasi, berazaskan Marhaenisme
Ajaran Bung Karno sepakat untuk
mengadakan Kongres pertama GMNI di Surabaya. Para pimpinan
tiga organisasi yang
hadir dalam pertemuan
ini antara lain:
Dari
Gerakan Mahasiswa Merdeka
(1. Slamet Djajawidjaja,
2. Slamet
Rahardjo, 3.
Heruman), Dari Gerakan
Mahasiswa Marhaenis (1.
Wahyu
Widodo, 2. Subagio Masrukin, 3. Sri
Sumantri Marto Suwignyo), Dari Gerakan
Mahasiswa Demokrat
Indonesia (1. S.M.
Hadiprabowo, 2. Djawadi
Hadipradoko, 3. Sulomo)
KONGRES I
Dengan dukungan
dari Bung Karno
pada tanggal 23
Maret 1954 dilangsungkan Kongres
I GMNI di
Surabaya. Momentum inilah
yang kemudian ditetapkan sebagai
Hari Jadi (Dies
Natalis) GMNI. Hasil
daripada Kongres I adalah
pengesahan nama GMNI
sebagai hasil fusi
ketiga organisasi. Penetapan pimpinan
nasional GMNI dengan
M. Hadiprabowo sebagai ketua.
KONGRES II
Dilaksanakan
di Bandung pada tahun 1956 dengan hasil sebagai berikut:
Konsolidasi internal
organisasi, meningkatkan kualitas
GMNI dengan mendirikan cabang-cabang
baru di seluruh
wilayah NKRI sebagai
ketua pimpinan nasional GMNI tetap M. Hadiprabowo.
KONGRES III
Dilaksanakan
di Malang pada tahun 1959 dengan hasil sebagai berikut:
Evaluasi pesatnya
perkembangan cabang-cabang GMNI
di Jawa, Sumatra, dan
wilayah-wilayah lain. Pengembangan
cabang-cabang baru GMNI
di seluruh Kabupaten /
Kota yang ada
perguruan tingginya. Perubahan manajemen organisasi
dari bentuk DPP
menjadi Presidium. Ketua
Presidium adalah M. Hadiprabowo.Konferensi
Besar GMNI di
Kaliurang tahun 1959 Bung
Karno memberikan pidato sambutan
dengan judul “Hilangkan Sterilitiet
dalam Gerakan Mahasiswa !” Diteguhkannya
kembali Marhaenisme sebagai asas perjuangan organisasi.
KONGRES IV
Digelar
tahun 1962 di Jogjakarta, dengan hasilnya:
Peneguhan eksistensi
organisasi dalam realitas sosial
politik dan masalah kemasyarakatan. Kepengurusan
Presidium antara lain:
Bambang Kusnohadi (ketua),
Karjono (sekjen), John Lumingkewas, Waluyo, dll.
Konferensi
Besar di Jakarta 1963 Bung Karno memberikan amanat yang pada intinya
meminta GMNI untuk
lebih menegaskan ideology Marhaenismenya. Konferensi Besar di
Pontianak 1965 Kongres V direncanakan
berlangsung di Jakarta,
tetapi batal akibat adanya
GESTOK. Untuk itu konsolidasi
organisasi dipindahkan ke
Pontianak melalui forum
Konferensi Besar, dengan hasil menetapkan kerangka program perjuangan
dan program aksi bagi pengabdian masyarakat.
KONGRES
V
Berlangsung tahun 1969
di Salatiga. Terjadi perdebatan sengit di dalam Kongres akibat infiltrasi dari
rezim penguasa Orde
Baru. Hasilnya: mengesahkan kepemimpinan
nasional GMNI berupa
DPP dengan ketua Soeryadi dan Sekjen Budi Hardjono.
KONGRES
VI
Dilaksanakan tahun
1967 di Ragunan
Jakarta dengan tema “pengukuhan kembali independensi GMNI
serta persatuan dan
kesatuan dan sekaligus
konsolidasi organisasi. Hasil Kongres ini adalah :
·
Penyatuan fraksi yang
ada di GMNI
·
Rekonsiliasi dengan
powersharing untuk mengisi
struktur kepemimpinan nasional
·
Pernyataan independensi
GMNI
Pimpinan nasional
berbentuk Presidium dengan
kepengurusan sebagai berikut: Sudaryanto, Daryatmo
Mardiyanto, Karyanto, Wisnu
Subroto, Hadi Siswanto, Rashandi
Rasjad, Teuku Jamli,
Viktor S Alagan,
Alwi F. AS, Emmah Mukaromah, Agung Kapakisar, Sunardi
GM, Semedi.
KONGRES
VII
Dilaksanakan di Medan tahun 1979,
hasilnya adalah:
·
Konsolidasi organisasi
dan konsolidasi ideologi secara optimal
·
Marhaenisme sebagai
asas organisasi tidak boleh diubah
·
Penegasan independensi
GMNI
·
Presidium dengan
anggota: Sutoro SB (Sekjen),
Daryatmo
Mardiyanto, Lukman
Hakim, Sudaryanto, Kristiya
Kartika, Karyanto Wirosuhardjo.
KONGRES
VIII
Berlangsung 1983
di Lembang, Bandung,
dengan pengawalan ketat dari
aparat keamanan. Kepengurusan
Presidium hasil Kongres
ini adalah: Amir Sutoko
(Sekjen), Suparlan, Sudiman
Kadir, Suhendar, Sirmadji Tjondropragola, Hari Fadillah,
Rafael Lami Heruhariyoso, Bismarck Panjaitan,Antonius Wantoro.
KONGRES
IX
Berlangsung di
Samarinda tahun 1986.
Kepengurusan Presidium hasil Kongres
ini adalah: Kristiya
Kartika (Ketua), Hairul
Malik (Sekjen), Sudirman Kadir, Sunggul
Sirait, Agsu Edi
Santoso, I Nyoman
Wibano, Suparlan, Adin Rukandi, Gerson Manurib.
KONGRES
X
Berlangsung di
Salatiga tahun 1989.
Kepengurusan Presidium hasil Kongres ini adalah: Kristiya
Kartika (Ketua), Heri Wardono (Sekjen),
Agsu Edi Santoso, Hendro S. Yahman, Sunggul Sirait, Ananta Wahana, Jhon A.
Purba, Silvester Mbete, Hendrik Sepang.
KONGRES
XI
Dilaksanakan tahun 1992 di Malang,
hasilnya adalah sebagai berikut:
Adanya format
baru hubungan antara
kader GMNI yang
tidak boleh lagi bersifat
formal institusional, tetapi
diganti jadi bentuk
hubungan personal fungsional. Kepengurusan Presidium
adalah: Heri Wardono
(Ketua), Samsul Hadi (Sekjen), Idham Samudra Bei,
Teki Priyanto, Yayat T. Sumitra, Rosani Projo, Yori Rawung,
Herdiyanto, Firmansyah.
KONGRES
XII
Diadakan di Denpasar tahun 1996.
Hasilnya adalah:
Perubahan pembukaan
Anggaran Dasar dengan
memasukkan “Sosialis Religius” “Nasionalis Religius”“Progresive klausul dan Revolusioner”
.Menolak
calon tunggal presiden
RI, penghapusan program
penataran P4, reformasi politik
ekonomi RI. Kepengurusan Presidium terdiri dari: Ayi Vivananda(Ketua), A. Baskara
(Sekjen), Agus Sudjiatmiko,
Abidin Fikri, Arif
Wibowo, IGN Alit
Kelakan, Deddy Hermawan, Sahala
PL Tobing, Rudita
Hartono, Hiranimus Abi,
Yudi Ardiwilaga, Viktus Murin.
KONGRES
XIII
Terjadi
perpecahan dalam Kongres
XIII. Sebagian ada
yang menyelenggarakan
Kongres di Kupang
pada Oktober 1999.
Sebagian lagi menggelar Kongres
Luar Biasa (KLB) di Semarang. Presidium
hasil Kongres Kupang
adalah: Bambang Romada,
Viktus Murin, Arif Fadilla,
Aleidon Nainggolan, Haryanto
Kiswo, Klementinus R. Sakri,
Kristantyo Wisnu Broto,
Robby R F
Repi, R.S. Hayadi,
Renne Kembuan, Wahyuni Refi, Yusuf Blegur, Yori Yapani. Sementara itu
Presidium hasil Kongres
Luar Biasa di
Semarang pada Februari 2001
adalah sebagai berikut:
Sony T. Danaparamita
(Sekjen), Hatmadi, Sidik Dwi
Nugroho, Sholi Saputra,
Endras Puji Yuwono,
Purwanto, Susilo Eko Prayitno,
Tonisong Ginting, Donny
Tri Istiqomah, Andre
WP, Abdullah Sani, Bambang Nugroho, I Gede Budiatmika.
KONGRES
XIV
Barisan
hasil Kongres Kupang
meneruskan Kongres XIV
di Manado dengan hasil
kepengurusan Presidium sebagai berikut:
Wahyuni Refi (Ketua), Donny
Lumingas (Sekjen), Achmad
Suhawi, Marchelino Paliama,
Ade Reza Hariyadi, Hendrikus
Ch Ata Palla,
Yos Dapa Bili, Hendri
Alma Wijaya, Moch. Yasir Sani,
Haryanto Kiswo, Jan
Prince Permata, Eddy
Mujahidin, Ragil Khresnawati,
Heard Runtuwene, Nyoman Ray. Sementara itu barisan hasil KLB Semarang
meneruskan Kongres XIV di Medan,
dengan hasil kepengurusan
sebagai berikut: Sonny T.
Danaparamita (Sekjen),
Andri, Dwi Putro,
Erwin Endaryanta, Fitroh
Nurwijoyo Legowo, Mangasai Tua
Purba, Monang Tambunan, Alvian Yusuf Feoh, Abdul Hafid.
KONGRES
XV (KONGRES PERSATUAN)
Dilaksanakan pada
tahun 2006 di Pangkal Pinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan penyatuan
dua barisan yang ada di GMNI, hasilnya adalah sebagai berikut:
·
Penetapan AD/ART baru
GMNI
·
Penetapan silabus
kaderisasi dan GBPP GMNI
·
Hasil kepengurusan
Presidium dipimpin oleh
Deddy Rachmadi sebagai Ketua
dan Rendra Falentino
Simbolon sebagai Sekretari Jenderal.
KONGRES
XVI
Berlangsung di
Wisma Kinasih Bogor
pada Desember 2008, hasilnya
adalah: Penyempurnaan AD/ART
dan GBPP GMNI,
Bentuk pimpinan nasional adalah
Presidium dengan Ketua
Rendra Falentino Simbolon
dan Sekretaris Jenderal Cokro
Wibowo Sumarsono, Penegasan
sikap politik
sebagai berikut:
·
Pernyataan untuk
kembali ke UUD 1945 yang asli
·
Mendesak segera
dilaksanakannya Reforma Agraria
·
Menolak hutang luar
negeri dalam bentuk apapun
·
Cabut UU Badan
Hukum Pendidikan, UU Pornografi
dan Pornoaksi serta UU Penanaman
Modal
·
Nasionalisasi sepenuhnya
aset-aset yang menyangkut
hajat hidup orang banyak sesuai
dengan amanat UUD 1945.
KONGRES
XVII
Kongres XVII
dilaksanakan pada tanggal
21-28 Maret 2011
di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kongres tersebut dibuka oleh Menteri
Pemuda dan Olahraga RI, Andy Malaranggeng
dan dihadiri oleh
PPPA GMNI dan beberapa
tokoh nasional untuk
memberikan sambutan dan
ceramah bagi peserta Kongres
XVII, diantaranya : Dr. Soekarwo
(Gubernur Jatim), Drs. Awang
Farouk (Gubernur Kaltim),
Drs Achmad Basarah
(DPR RI), Walikota Balikpapan, Staf Kementrian
Pertahanan RI, Prabowo Subianto, Surya Paloh dll.
Proses
dialektika dan dinamika
dalam forum Kongres
XVII sangatlah demokratis, sehingga
menegaskan kepada kepemimpinan
Presidium berikut untuk melakukan
pembenahanterhadap sistem keorganisasian, diantaranya penyeragaman sistem
administrasi organisasi secara
struktural, penyempurnaan
silabus kaderisasi dan
pembentukan cabang-cabang secara nasional.
Kepemimpinan Presidium hasil Kongres
XVII adalah sebagai berikut :
Twedy
Noviady Ginting (Ketua/Sumedang), Saiful
Anam (Sekjend/Pamekasan),
Wilhelmus W Hadir
(Ende), Markus L
Wantania (Manado), Heri Bernad
(Purwokerto), Elvis Z
Watubun (Ambon), Edy
Wijaya (Medan), Hariyadi (Bogor),
Iman Munandar (Pekanbaru),
Fereddy (Balikpapan),
Faradian Ardiani (Malang
Raya), Aren Frima
(Lubuklinggau), dan Asef Saefullah (Cirebon).
Penegasan sikap politik Kongres XVII
adalah sebagai berikut :
1. Cabut
Undang-Undang tentang Diskriminasi Ahmadiyah
2. Nasionalisasi aset-aset Negara sesuai pasal 33
UUD 1945
3. Mendesak pemerintah
untuk segera menetapkan
batas-batas wilayah Negara terutama
pulau-pulau terluar dan
memberi nama pulau-pulau yang belum diberi nama
4. Mendesak pemerintah
untuk segera merevisi
UU penanaman modal asing yang tidak berpihak kepada
kepentingan marhaen
5. Merevisi
UU mineral dan pertambangan (MINERBA)
6. Menegakan
nilai-nilai Pancasila, Kebhinekaan, Keutuhan NKRI dan UUD 1945 secara konsisten
7. Jalankan
reforma agraria secara menyeluruh sesuai UU PA No. 5 Tahun 1960
8. Menghapus
dan menolak utang luar negeri
9. Mendorong terselesaikannya bencana
lumpur lapindo dan
mendesak pemerintah
menentukan status bahwa
lumpur lapindo merupakan kesalahan manusia
10. Mendorong
reformasi birokrasi, praktek hukum, ekonomi
dan politik yang terbebas dari
praktek praktek KKN
11. Menuntut perlindungan terhadap TKI
12. Menolak segala
bentuk liberalisasi dan
privatisasi system pendidikan di Indonesia dan merealisasikan anggaran 20%
13. Mendorong pemerintah
pusat dan daerah
untuk mengoptimalkan SDA yang seimbang, termasuk di bidang
kelautan secara berkelanjutan
14. Mengembalikan
UUD 1945 ke aslinya
15. Melestarikan, menumbuhkan
dan mematenkan budaya
dan aset –aset budaya lokal di
semua daerah
16. Mendorong
pemerintah untuk menetapkan
tanggal 1 (satu) Juni sebagai Hari libur Nasional
17. Mendorong terciptanya
pemerataan dan penyesuaian
antara daerah kontinental dan
daerah kepulauan di Indonesia
18. Menolak kooptasi
alumni dan menegakkan
indenpedensi GMNI secara konsisten dari para elit-elit politik
19. Merevisi
UU tentang Pornografi dan Pornoaksi
20. Revisi UU
Otonomi Daerah (OTDA)
yang menjamin hubungan
pusat daerah yang berkeadilan
21. Mendorong terciptanya
sistem ekonomi kerakyatan
dengan memperkuat basis produksi rakyat (Pertanian dan
Kelautan) serta upaya proteksi
dari Negara
22. Mendesak pemerintah
untuk segera menuntaskan
kasus Bank Century, penegakan supremasi
hukum dan menuntaskan
mafia-mafia hukum di Indonesia
23. Tolak
rezim neoliberalisme dan turunkan SBY-Budiono
24. Pengawalan,
penuntasan kasus-kasus HAM
25. Mendorong lahirnya
UU yang menjamin
kesejahteraan kaum buruh
dan revisi UU No. 13 Tahun 2003
26. Pengawalan
UU Keterbukaan Informasi public
27. Mendesak DPR RI
untuk segera merealisasikan regulasi yang
mengatur tentang eksistensi Provinsi Kepulauan
28. Mendorong
pemerintah untuk melahirkan UU
kesehatan yang gratis bagi kaum
marhaen
29. Mendorong pemerintah
untuk merumuskan kurikulum
Pendidikan yang berwawasan
kebangsaan
30. Mendesak pemerintah
untuk menginvestigasi masalah
eksploitasi hutan dan laut yang
tidak berpihak kepada kaum marhaen.
Sumber penulisan
meliputi arsip kesekretariatan dan informasi dari berbagai pihak, sehingga apabila ada
kekurangan dan kesalahan
penulisan nama dan
lain-lain. Kami mohon
maaf dan menerima saran dan kritik untuk dilakukan perbaikan semestinya.
Merrrrrrrrrrrdeka....!!!
GMNI Jaya...............!!!
Marhaen menang.....!!!
Merrrrrrrrrrrdeka....!!!
GMNI Jaya...............!!!
Marhaen menang.....!!!

